Senin, 07 Desember 2009

PEMBERONTAKAN PKI

PEMBERONTAKAN GOLONGAN KOMUNIS 1948

Oleh: Tonny Basuki, SS.

1. Pendahuluan

Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945 Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai politik pertama melakukan makar di berbagai daerah di utara Jawa Tengah¹ dan puncaknya terjadi pada 1948 di Madiun dan sekitarnya.

Infiltrasi yang dilakukan PKI dalam berbagai kehidupan negara dan masyarakat menjadikan partai tersebut menjadi partai besar dengan pengikut fanatik dan revolusioner. Hanya dalam dalam waktu kurang lebih tiga tahun sejak Proklamasi Kemerdekaan, mereka mampu mengadakan usaha perebutan kekuasaanterhadap Pemerintahan Republik Indonesia (RI).

Pemerintah RI yang sedang menghadapi Agresi Militer Belanda dimanfaat secara baik oleh PKI dengan melakukan ‘tikaman dari dalam’ yang dikenal dengan Madiun Affair. Hanya karena ketergesaan kelompok mudanya, segala rencana PKI dapat digagalkan pihak pemerintah. Sehingga pemberontakan PKI 1948 dapat dikatakan pemberontakan prematur.

2. PKI Awal Kemerdekaan

Setelah pemberontakan PKI 1926, nama besar parai ini nyaris terlupakan. Sebab para pemimpinnya melarikan diri ke luar negeri, sehingga pada tahun 1940-an PKI tidak mempunyai pemimpin berkaliber nasional.

Kehadiran Mr. Jusuf dalam memimpin PKI pada 1945 hanya membuat PKI lebih menderita lagi, makar yang dilakukannya pada Oktober-November 1945 di wilayah tiga daerah Jawa Tengah, menciptakan image tidak baik dalam pandangan masyarakat.

Pada Maret 1946 Sardjono, tokoh PKI 1926, datang di Jakarta dari Morotai.² Tiga minggu kemudian ia masuk ke wilayah RI, menuju Surabaya untuk selanjutnya masuk partai lagi (Soerojo, 1988:60). Sementara Alimin, tokoh PKI 1926 juga, datang pada 12 Agustus 1949 dari Cina dan menetap di Surakarta.

Kedua tokoh komunis ini mengemukakan garis partai tersebut bahwa PKI mempunyai program yang membantu pemerintah, dengan dibubarkannya Komintern (Komunis Internasional) PKI menganut politik Independen dan akan bekerja sama dengan Belanda dalam mendirikan Negara Indonesia Serikat serta menitikberatkan paa pembangunan ekonomi dan demokrasi di Indonesia dengan menitikberatkan pada demokrasi pertanian (Soerojo, 1988:61).

Kehadiran kedua tokoh komunis tersebut memberikan semangat hidup partai kembali, apalagi garis perjuangan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Sjahrir.

Rupanya mereka tidak sendirian, karena beberapa intelektual muda yang sedang belajar di Negeri Belanda dan berhaluan komunis datang pada tahun itu juga. Pemerintah Belanda gembira dengan politik kompromi kaum komunis Indonesia yang mau menerima status merdeka di bawah naungan Commonwealth Nederland. Mereka yang pulang diantaranya Abdul Madjid Djojodiningrat yang langsung masuk Partai Sosialis-nya Sjahrir, Setiadjit masuk Partai Buruh, dan Maruto Darusman yang masuk PKI.³

Mereka rupanya sadar betul bahwa apabila semua serempak masuk PKI, tentunya tidak akan bisa mengkonsolidasi kekuatan PKI saa itu. Dengan masuknya mereka ke berbagai partai dan sedapat mungkin mengarahkan partainya masing-masing sesuai keinginan, tentu akan mudah mendukung PKI.

2. Amir Sjarifuddin Sebagai Pemimpin

Meskipun banyak tokoh berdatangan masuk ke Indonesia, tetapi tidak bisa kita melupakan tokoh Amir Sjarifuddin, yang merupakan tokoh komunis4 Indonesia bertaraf nasional. Ia banyak bergerak mengembangkan sayap dan melakukan konsolidasi dengan kelompok sosialis dibawah Sjahrir (Maksum et al, 1990:1-2).

Seperti kaum muda komunis yang menerapkan strategi, bahwa Amir juga memperhitungkan kekuatan partai sambil menyusun kekuatan. Karena untuk bergerak secara legal dan terang-terangan Amir meragukan kekuatan PKI.

Dlam waktu singkat Amir Sjarifuddin berhasil memperoleh dukungan yang hebat, sampai-sampai Sjahrir merasa tersisihkan dan kemudian Sjahrir keluar dari Partai Sosialis dan membentuk partai baru yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI). Sehingga pantas Amir disebut sebagi pemimpin golongan kiri.

3. Terbentuknya FDR

Keluarnya Sjahrir dari Partai Sosialis di satu pihak menguntungkan, tetapi di lain pihak sangat merugikan Amir sendiri, karena anggota-anggota KNIP dan BPKNIP banyak memihak Sjahrir, meskipun sebagian besar massa anggotanya banyak mendukungh Amir, termasuk Pesindo.

Untuk memperkuat kedudukannya, pada 26 Februari 1948 5 di Solo, Amir Sjarifuddin membentuk FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang mempersatukan Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia(PBI), PKI, Pesindo, dan Sarbupri (Sarekat Buruh Perkebunan RI) (Moedjanto, 1993:31).

Amir dengan FDR-nya menjadi kelompok oposisi bagi Pemerintahan Hatta, yang menuntut pembubaran Kabinet Hatta dan segera dibentuk kabinet parlementer dimana wakil-wakil FDR diikutsertakan dengan menduduki kursi-kursi penting. Tentu pengajuan ini ditolak mentah-mentah oleh Hatta, sehingga Amir sedikit terpukul dari penolakan tersebut.

4. Kedatangan Muso

Pada 11 Agustus 1948, seorang tokoh besar PKI 1926, Muso, tiba di Indonesia setelah 22 tahun berada di Moskow. Muso yang mengaku Suparto, Sekretaris Suripno, Dubes RI di Cekoslovakia, datang melalui Bukit Tinggi dan langsung terbang ke Yogyakarta menemui Soekarno, teman lamanya.

Kehadiran Muso dianggap sebagai ‘Nabi’ oleh pendukungnya, dalam waktu relaif singkat dapat menghimpun massa di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Amir Sjarifuddin yang merasa tersisih, segera mau tidak mau menggabungkan diri dengan Muso “Sang Nabi Baru’. Ketika itulah amir mengakui bahwa ia sudah menjadi anggota komunis ilegal sejak 1935 (Abdullah, Taufik dkk.(Red.), 1988:211).

Kehadiran Muso merubah gerakan sosial-radikal menjadi Komunismenya Stalin dan mengatakan bahwa proklamasi menempuh jalan yang salah. Supaya perjuangan berhasil, pimpinan negara harus lebih dahulu dalam tangan buruh progresif yang tergabung dalam PKI (Nasution, 1988:138).

Selanjutnya Nasution (1988:138) mengatakan bahwa Muso berbicara dalam rapat raksasa di Madiun pada 8 September 1948, yang mengatakan meskipun revolusi telah berlangsung selama tiga tahun, tetapi kaum proletar dan wanita belum mengecap hasilnya. Itu adalah kesalahan PKI dalam awal revolusi yang menyerahkan kekuasaannya kepada kaum borjuis.

Muso mengatakan begitu tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dimana tujuan tersebut diperoleh dengan cara revolusioner untuk mengambil alih kekuasaan kaum borjuis beserta pendukungnya, seperti ajaran Marx yang mengatakan merombak semua kondisi sosial yang ada dengan jalan revolusi sosial. Sebelum revolusi sosial dilakukan, harus dilakukan dulu revolusi politik , yaitu merampas kekuasaan politik dari tangan kaum borjuis oleh kaum proletar dengan cara kekerasan.

Muso sudah mengarahkan PKI/FDR untuk melaksanakan ajaran Marx tersebut, tetapi Muso belum memastikan rencana perampasan kekuasaan tersebut.

5. Program RERA

Sesungguhnya program Rera (Rekonstruksi dan Rasionalisasi) sudah jauh-jauh hari diajukan Zainul Baharuddin, seorang pendukung Amir, pada 20 Desember 1947 kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), yang bersi agar Angkatan Bersenjata ditempatkan sepenuhnya dibawah wewenang Menteri Pertahanan, kekuatan tentara dikurangi dan para veteran supaya dipekerjakan dalam pemerintahan (Sundhaussen, 1988:64).

Amir Sjarifuddin ketika itu sebagai Perdana Menteri (PM) sekaligus Menteri Pertahanan menyetujui usulan tersebut, karena akan menguntungkan kedudukannyadan kepentingan golongannya. Dengan Rera otomatis tentara akan berkurang jumlahnya sehingga akan mengurangi akan mengurangi kendala yang akan dihadapi.

Akan tetapi Amir jatuh dari jabatannya dan jabatan PM dijabat oleh Mohammad Hatta. Hatta segera meneruskan program Rera tersebut terutama pada pasukan-pasukan yang berhaluan Kiri. Karena tujuan Rera berbalik mengancam kedudukannya, maka Amir balik menentang dengan keras program tersebut.

Rera Angkatan Peang dilaksanakan pada Maret 1948 setelah dikeluarkan UU No. 3/1948. Ketika Rera ini dilaksanakan di tubuh Divisi IV/Panembahan Senopati, Surakarta, pimpinannya menolak dengan keras. Ini merupakan awal dari sengketa antara golongan pro pemerintah dengan golongan pro FDR/PKI (Nugraha, 1991:34).

Diantara mereka terjadi pertempuran kecil-kecilan dan saling menculik para perwiranya masing-masing oleh pihak lawan. Puncaknya adalah ketika markas besar Pesindo diserang oleh Barisan Banteng, golongan pro pemerintah, pada 16 September 1948. Besoknya Pemerintah mengumumkan keadaan darurat di Surakarta dan diangkat Kolonel Gaot Subroto sebagai Gubernur Militer daerah tersebut.

Golongan pro FD/PKI mengalami kekalahan telak dan harus mundur ke Madiun, sebagai basis terakhir pasukan FDR/PKI.

6. Pemberontakan Komunis

Pemberontakan dimulai pukul 03.00 dini hari dengan ditandai sebuah letusan pistol di udara Madun. Sesungguhnya pemberontakan ini merupakan lanjutan permusuhan militer komunis dengan militer pemerintah.

Keterdesakan militer komunis oleh pasukan Siliwangi dan Brigade Polisi menghadapkan PKI pada dua pilihan, yaitu patuh padapemerintah dengan melaksanakan Rera dalam pasukannya yang berakibat kehilangan kekuatan militernya yang cukup besar, atau membangkang kepada pemerintah yang berarti harus menghadpi pasukan pemerinah. Pilihan pertama tampaknya tidak mungkin dilaksanakan karena akan mengganggu perjuangan PKI selanjutnya. Oleh karena itu mereka memilih yang kedua karena ada perhiungan untuk menang (Nugraha, 1991:80-81).

Walaupun pilihan tersebut dilakukan militer komunis dan akan mengadakan serangan besar-besaran terhadap pemerintah pada 18 September 1948, bukan berarti pemberontakan tersebut dilakukan oleh militer komunis.

Kalau kita mengatakan dilakukan militer komunis, tentunya pemberontakan tersebut sudah dilaksanakan ketika terjadi bentrokkan senjata sebelum tanggal 18 September 1948 antara pasukan FDR/PKI dengan pasukan pemerintah.

Mereka melaksanakan tanggal 18 September, karena sehari sebelumnya diharuskan memilih dari dua pilihan, sehingga pada 18 September dilancarkan untuk menahan laju pasukan pemerintah yang sudah berada di pinggir Madiun.

Sementara massa FDR/PKI sejak 17 September 1948 memulai makarnya dengan mengadakan penculikan-penculikan para kyai di Pesantren Takeran, Magetan (Maksum et al, 1990:16-21).

Karena dimulainya serangan besar-besaran oleh militer komunis pada 18 September 1948, maka dengan terpaksa golongan sipil FDR/PKI ikut serta di dalamnya. Muso dan Amir segera memproklamirkan Negara Republik Soviet Indonesia dan massa FDR/PKI lainnya segera memulai aksi-aksi kejinya yang sebetulnya sudah dilaksanakan sebelum tanggal 18 September.

Madiun sebagai tempat pemberontakan berlangsung sudah jauh-jauh hari ditentukan dalam dokumen-dokumen yang ditemukan di rumah Amir Sjarifuddin. Madiun disebut-sebut sebagai basis perang gerilya untuk perjuangan jangka panjang (Maksum et al, 1990:14).

Penulis adalah guru honor SMA Nasional Bandung

¹Lucas mengatakan makar terebut merupakan revolusi sosial yang terjadi pada Oktober- November 1945 di Brebes, Pemalang dan Tegal yang disebut sebagai Peristiwa Tiga Daerah. Lihat Anton Lucas,”Peristiwa Tiga Daerah; Revolusi dalam Revolusi”. Jakarta: Grafiti.1989:2.Lihat juga “Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan”-nya Andrey R. Kahin. 1990:29.

²Maksum et al. mengatkan Sardjono datang pada pertengahan Mei 1946 dari Australia bukan Morotai. LihatMaksum et al. Lubang-Lubang Pembantaian …, 1990:2

³Dijelaskan Maruto Darusman masuk PKI dan menjadi wakil Ketua serta berhasil menjadi Menteri Negara pada Kabinet Amir. Soerojo, Siapa Menabur Angin …, 1988:61.

4Terdapat pro dan kontra seputar Amir Sjarifuddin sebagai seorang komunis, walaupun dia mengakui sudah menjadi komunis sejak 1935. Amir walau mengaku komunis tetapi jauh dari sikapnya yang tidak menunjukkan sebagai proletar. Lihat catatan Abu hanifah, Revolusi Memakan Anak Sendiri; Tragedi Amir Sjarifuddin. Dalam Manusia dalam Kemelut …,1988:189-218.

Daftar Pustaka

Abdullah, Taufik, Aswab Mahasin dan Daniel Dhakidae (Red.) 1988. Manusia dalam Kemelut Sejarah. Jakarta: LP3ES.

Kahin, Andrey R. 1990. Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan. Jakarta: Grafiti.

Lucas, Anton. 1989. Peristiwa Tiga Daerah; Revolusi dalam Revolusi. Jakarta: Grafiti.

Maksum et al. 1990. Lubang-Lubang Pembantaian; Petualangan PKI di Madiun. Jakarta: Grafiti.

Nasution, A.H. 1988. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Jilid 8. Bandung: Angkasa.

Nugraha, Awaluddin. 1991.”Pemberontakan Komunis di Indonesia; Studi Komparatif antara Pemberontakan Parai Komunis Indonesia (PKI) Tahun 1948 dengan Tahun 1965.” Skripsi. Bandung: Fasa Unpad.

Soerojo, Soegiarso. 1988. Siapa Menabur Angin akan Menuai Badai; G 30 S/PKI dan Apa Peran Bung Karno. Jakarta: -.

Sundhaussen, Ulf. 1988. Politik Militer Indonesia 1945-1967; Menuju Dwi Fungsi ABRI. Jakarta: LP3ES.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar